oleh

‘Perang’ Komentar Di Medsos, Ini Jawaban Menohok Mahfud MD, Yang Bikin Andi Arief Tak Berkutik

-Viral-1 views

Indosatu.Net – Pada program ILC TV One, 8 Januari 2019 mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, Mahfud MD mengatakan maka di dalam Pemilu, apapun hasilnya pasti digugat ke MK.

Dan yang digugat ke MK itu adalah KPU sebagai lembaga yang menetapkan hasil pemilu.

Mahfud MD menjelaskan juga maka tak semua gugatan tentang kecurangan meskipun terbukti bisa membatalkan hasil pemilu & mengubah kemenangan.

“Kalau yang terbukti curang tidak signifikan maka pemenangnya tetap yang sudah disahkan oleh KPU,” ungkap Mahfud MD kepada Tribunnews.com, Kamis (10/1/2019).

Misalnya, kata Mahfud, calon A mendapat 109 juta suara & calon B mendapat 102 juta suara.

Kemudian B menggugat A dengan tuduhan curang & B bisa membuktikan maka A curang 3 juta suara.

“Dalam hal ini A tetap dinyatakan menang sebab berdasar hasil hitungan baru akhirnya A turun menjadi 106 juta, sebaliknya B (seumpama kecurangan itu diberikan semua kepadanya) naik menjadi 105 juta. Jadi B tetap kalah,” jelas Mahfud.

Bisa juga pemungutan suara diulang di TPS-TPS tertentu kalau yang digugatkan selisihnya signifikan namun tak bisa dipastikan siapa yang memilih siapa.

“Nah, Andi Arief mengatakan maka pernyataan Mahfud MD itu berbahaya sebab membiarkan orang curang tetap memang. Oleh sebab itu saya jawab maka yang saya kemukakan itu adalah isi UU No. 8 Tahun 2011 & UU itu dibuat saat Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY & Partai Demokrat mayoritas di DPR,” kata Mahfud.

“Jadi kalau mau dibilang aturan itu bahaya, ya, tanyakan itu kepada SBY. Bilang maka dia telah membuat UU yang berbahaya,” kata Mahfud.

Jika ditanyakan apakah yang melakukan kecurangan dibiarkan aman-aman saja? Mahfud mengatakan tentu tidak bakal dibiarkan.

“Pelaku kecurangan itu bisa dijatuhi hukuman pidana penjara,” ujar Mahfud.

Banyak yang menang pemilu, kata Mahfud, tapi kemudian dipenjara sebab terbukti melakukan tindak pidana dalam mencapai kemenangannya.

“Jadi di sini terpisah antara urusan hukum tata negara & hukum pidana,” kata Mahfud MD yang sekarang menjadi Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu.(Tribunnews.com)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed