oleh

Sudah Resmi Diluncurkan, Program Rusunami DP Rp 0 Terancam Mandek. Ini Sebabnya!

-Viral-57 views

Indosatu.Net – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, anggaran untuk menalangi uang muka program rumah DP Rp 0 belum tentu disetujui. Ia menemukakan hal ini untuk menanggapi peluncuran rusunami DP Rp 0 yang dilakukan Jumat (12/10/2018) ini. 

“Kalau baru ada di APBD 2019 ini berarti kan kami nanti bakal bahas. namun dengan pola ini saya pribadi sulit menyatakan persetujuan untuk hal semacam ini. DPRD belum tentu setuju, kenapa sudah ada penjualan nanti di November?” ujar Bestari saat dihubungi, Jumat. 

Rancangan APBD DKI 2019 saat ini masih dalam pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta. Bestari mengatakan tidak semua kegiatan yang diajukan Pemprov DKI bakal disetujui DPRD DKI. DPRD DKI punya hak untuk mencoret anggaran tersebut. 

Ia membenarkan program rusunami DP Rp 0 masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program yang masuk dalam RPJMD harus didukung di dalam APBD. 

Namun dia mengingatkan, RPJMD cuma menampung berapa banyak rumah maupun rusunami DP Rp 0 yang dibangun setiap tahun. Bukan tentang berapa banyak dana talangan untuk program itu setiap tahunnya. Bestari tidak setuju dengan skema pembiayaan seperti itu. 

Dia mempertanyakan bagaimana caranya memastikan biar pengembalian dana talangan itu bisa dicicil secara rutin oleh masyarakat. Apalagi cicilannya memiliki jangka waktu yang panjang, yaitu 20 tahun dimana jabatan Gubernur cuma 5 tahun & ganti Gubernur biasanya berganti kebijakan.

“Bayangkan, rusunawa saja saat ini tunggakannya cukup banyak. Bagaimana dengan rusunami? Kemudian apakah skema ini sudah sesuai dengan ketentuan perbankan kita?” ujar Bestari. 

Dia mengatakan, DPRD DKI Jakarta bakal mengupas tuntas anggaran itu. Dia meminta Pemprov DKI memberikan argumen yang kuat kalau ingin anggaran disetujui. 

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, ada ketentuan soal pembiayaan perolehan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang difasilitasi Pemprov DKI. 

Fasilitas itu diberikan dalam dua bentuk, yakni kredit/pembiayaan uang muka kepemilikan rumah maupun kredit/pembiayaan kepemilikan rumah. Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, Pemprov DKI mengajukan Rp 5,8 triliun untuk pemberian pinjaman daerah dalam bentuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah. 

Dana itu nantinya bakal dibahas bersama DPRD DKI Jakarta untuk diputuskan apakah disetujui maupun ditolak. Rusunami dengan DP Rp 0 tengah dibangun di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rusunami Klapa Village itu bakal dibangun 4 tower dengan total 780 unit hunian. Rusunami yang dibangun di lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung pada Juli 2019.(kompas.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed